Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang –Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008
Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245)
Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur
PeraturanGubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Keputusan Gubernur No. 914/66/213.2/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur , Anggaran 2015
Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Kabupaten Lamongan telah merilis kalender event resmi untuk tahun 2025, yang berisi berbagai acara budaya, seni, olahraga, dan festival menarik. Dengan tujuan untuk memajukan [......]
Kabupaten Lamongan bangga memiliki seorang pemimpin yang peduli dengan kebersihan, keindahan, dan kerapihan lingkungan. Ibu Etik Sulistyani, S.Sos., M.Si, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, [......]
Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 14 tahun 2019 menjadi momen yang penting dalam mendorong pertumbuhan koperasi di Kabupaten Lamongan. Dalam kegiatan ini, Bapak [......]
Hari Pendidikan merupakan momen yang istimewa di kalender nasional, di mana kita merayakan pentingnya pendidikan dan peran pentingnya dalam membentuk masa depan yang lebih baik. [......]
Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap koperasi setiap tahunnya. Meskipun RAT terkadang dianggap sebagai tugas yang membosankan dan [......]
PENETAPAN/PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN LAMONGANTAHUN ANGGARAN 2021NO.JABATAN DALAM PLIDJABATAN DALAM DINAS1.Atasan PPID PembantuKepala Dinas2.KetuaSekretaris [......]
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan memberikan layanan Penyuluhan atau Sosialisasi Perkoperasian kepada calon anggota koperasi sehingga didapatkan pemahaman yang komprehensif akan tatacara pendirian [......]