Menteri UMKM: Sumur rakyat Dikelola Oleh Pengusaha Kelas Menengah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan kriteria pengusaha yang mengelola sumur rakyat dikelola oleh pengusaha kelas menengah.

“Yang diberikan kesempatan ini adalah usaha menengah. Usaha menengah ini pun berdasarkan usulan rekomendasi dari daerah,” kata Maman dalam konferensi pers soal sumur rakyat di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis.

Maman ingin meluruskan bahwa UMKM yang dimaksud dalam mengelola sumur minyak rakyat bukanlah pengusaha mikro, melainkan menengah.

Nantinya, lanjut dia, Kementerian ESDM akan menyiapkan kriteria ihwal pengusaha menengah yang bisa mengelola sumur rakyat.

“Tentunya syarat dan prasyarat ini berbeda dengan yang tambang,” katanya.

Nantinya, Kementerian UMKM akan berperan dari sisi pendampingan dan memastikan bahwa ada keterlibatan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap ekonomi di daerah.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian ESDM yang sudah memberi peluang bagi para pengusaha UMKM untuk turut mengelola sumber daya alam.

“Terima kasih kepada Kementerian ESDM yang sudah serius mau berpihak kepada kepentingan usaha kecil dan menengah di daerah,” tutur Maman.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mencatat jumlah sumur rakyat meningkat dari yang sebelumnya terdata 30 ribu sumur rakyat, menjadi 45 ribu sumur.

Apabila per sumur bisa menghasilkan 1 barel per hari, maka potensi penambahan lifting minyak nasional bisa mencapai 45 ribu barel per hari.

Pengelolaan sumur tersebut, lanjutnya, akan diserahkan kepada daerah melalui operasi, usaha menengah, maupun badan usaha milik daerah (BUMD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi, sumur rakyat akan dikelola oleh koperasi, badan usaha milik daerah (BUMD), atau usaha kecil dan menengah (UKM) milik masyarakat di daerah tersebut.

Perusahaan minyak dan gas bumi (migas) atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di dekat sumur rakyat itu nantinya akan membeli produksi sumur rakyat seharga 70–80 persen dari harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP).

Nantinya, produksi minyak dari sumur masyarakat yang dibeli oleh KKKS akan dihitung sebagai lifting dari KKKS tersebut.

sumber: https://www.antaranews.com/berita/5164541/menteri-umkm-sumur-rakyat-dikelola-oleh-pengusaha-kelas-menengah